HomeOpiniKonsep Politik Perdamaian ala Muawiyah dan Dampaknya Bagi Kekuasaan Islam

Konsep Politik Perdamaian ala Muawiyah dan Dampaknya Bagi Kekuasaan Islam

Muawiyah bin Abu Sofyan adalah khalifah pertama sekaligus pendiri Dinasty Umayah. Memimpin semenjak tahun 661-680 M atau kurang lebih sekitar 19 tahun. Ada banyak perstasi yang ditorehkan selama kepemimpinan Muawiyah, baik dari segi perluasan wilayah, penegakan hukum, dan juga sistem perpolitikan yang stabil.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Muawiyah dalam memimpin. Antara lain; pengalaman Muawiyah dalam pemerintahan sebagai gubernur di Damaskus (Syam) di masa kekhalifahan Umar dan Ustman, kepiawaian dalam militeristik, dan juga politik perdamaian yang diutamakan dimasa kepemimpinannya. Selain itu, Muawiyah juga merupakan sosok pemimpin yang cerdas, dan memprioritaskan pengembangan dakwah Islam.

Prinsip Muawiyah dalam Menjalankan Politik Perdamaian

Kepemimpinan Muawiyah diawali dari perjanjian damai antara dirinya dengan Hasan bin Ali. Karena pihak oposisi sudah diberikan hak nya sesuai dengan perjanjian yang diajukan, maka pemerintahan Muawiyah bisa memfokuskan gerakannya untuk membenahi sistem pemerintahan dan juga ekspansi wilayah kekuasaan. Adapun pirnsip-prinsip yang diterapkan Muawiyah dalam menjalankan politik perdamaian antara lain;

Pertama, menghargai dan memanusiakan seluruh lawan politik. Terlepas dari perjanjian damai yang dilakukan antara Muawiyah dan Hasan bin Ali, pada dasarnya Muawiyah sangat menghargai Bani Hasyim (keturunan Hasan bin Ali). Rivalitas dalam perpolitikan yang terjadi antara Muawiyah dan Bani Hasyim, tidak mengurangi rasa hormat Muawiyah kepada keluarga Nabi Muhammad tersebut.

Muawiyah menyadari bahwa ada banyak keturunan Bani Hasyim  yang tidak menyetujui perjanjian damai antara Muawiyah dan Hasan tersebut. Sebagian dari Bani Hasyim merasa dirinya paling berhak untuk meneruskan kepemimpinan karena memiliki hubungan nasab yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW.  Muawiyah memanggil kelompok tersebut untuk  meredam pihak-pihak yang berpotensi melakukan perlawanan.. peristiwa tersebut terjadi pasca pelantikan Muawiyah menggantikan Hasan bin Ali.

Muawiyah dalam pidatonya menyampaikan permohonan maaf jika kebijakan yang diambil selama memerintah tidak sebijak khulafaur rasyidin. Muawiyah mengakui kelemahannya sebagai manusia biasa, tak akan bisa menyamai khulafaur rasyidin. Pun Muawiyah juga bukanlah yang terbaik diantara yang lainnya, namun akan berusaha menjadi yang terbaik diantara semuanya.

Jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Muawiyah, silahkan disampaikan menggunakan mekanisme musyawarah melalui wazir dan dewan yang ada. Dan Muawiyah juga berharap, agar semua pihak menghindari pertumpahan darah antar saudara. Karena dampak berperang akan menyebabkan ketidakstabilan, mengganggu ketenangan dan putusnya keturunan.

Setelah pidato tersebut disampaikan, banyak dari pihak lawan yang pada akhirnya berbalik arah menjadi pendukung Muawiyah. Karena dalam pidato tersebut, pihak Bani Hasyim yang merupakan rival politik Muawiyah merasa diberi jaminan keamanan dan juga dihargai keberadaannya. Muawiyah tidak menempatkan mereka sebagai musuh, namun justru diberikan posisi yang terhormat.

Kedua, perkokoh keamanan di seluruh wilayah Islam. Misi utama Muawiyah adalah menghindari adanya pertikaian dan konflik antar muslim. Hal itu juga ia buktikan dengan janjinya untuk menjamin keamanan seluruh penduduk yang ada di wilayah kekuasaan Muawiyah.

Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, Muawiyah benar-benar melakukan seleksi yang ketat untuk jabatan gubernur, wazir, dan juga panglima perang. Hanya tokoh yang benar-benar cerdas, disiplin, kompeten, dan berpengalaman yang diangkat menjadi pejabat di era Muawiyah.

Muawiyah menyadari bahwa kepemimpinan yang bagus juga tergantung dari sistem pemerintahan yang bagus. Sistem pemerintahan yang bagus akan terwujud jika dijabat oleh pejabat yang memiliki kapabilitas dibidangnya. Meskipun mayoritas memang dipilih dari keturunannya sendiri, seperti Utbah bin Abu Sofyan, Marwan bin Hakam, Said bin Ash, Amr bin Ash, Mughirah bin Syu’bah, dan Maslamah bin Mukhallad.

Ketiga, memonitoring langsung semua urusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Meskipun Muawiyah sudah mengangkat pejabat yang kompeten dibidangnya, namun Muawiyah juga terlibat langsung dalam mengevaluasi kinerja pemerintah hingga ke tataran masyarakat.

Muawiyah juga membuka diri bagi semua masyarakat yang ingin mengadukan langsung permasalahannya kepada khalifah. Tanpa memandang bulu, semua kalangan diterima di singgasana khalifah dan Muawiyah akan langsung memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut.

Selain itu, Muawiyah juga secara aktif memanggil menteri dan gubernur untuk mendengarkan langsung masalah pemerintahan yang dihadapinya. Hal ini Muawiyah lakukan untuk memastikan, bahwa seluruh masyarakat terlayani dengan baik. Muawiyah tidak ingin masyarakat dibawah kepemimpinannya menanggung permasalahan yang berlarut-larut.

Demikianlah tiga prinsip politik perdamaian yang dipraktikkan selama kepemimpinan Muawiyah. Prinsip tersebut dipegang erat selama 19 tahun kepemimpinan Muawiyah. Tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat di bawah kekuasaannya bisa hidup dalam kedamaian, terhindar dari konflik, dan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat dibawahnya.

Nilai-nilai tersebut yang seharusnya direplikasi oleh pemimpin di masa sekarang. Agar masyarakat tidak berlarut-larut dalam masalah. Masyakat saat ini juga membutuhkan pemerintah yang mau mendengar. Bukan pemerintah yang berada di  menara gading, yang mengeluarkan kebijakan berdasakan kepentingan kelompok semata.

RELATED ARTICLES
Continue to the category

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments