Membangun Perdamaian dari Akar Rumput: Kiprah Mbak Retno dalam Perlindungan Perempuan

Jakarta, kota yang belum lama lepas dari gelar ibu kota dikenal sebagai pusat kemajuan dan keberagaman. Akan tetapi, kemajuannya tidak menjamin kesejahteraan warganya, terutama dalam hal keadilan gender. Kondisi tersebut yang dialami oleh Retno Diah Retno Palupi atau yang kerap dipanggil Mbak Retno. Ia lahir dan besar di Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

Mbak Retno dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang patriarki dan menjadi minoritas. Anggota keluarganya didominasi laki-laki. Dari kecil hingga besar, ia kerap mendapatkan perlakuan tidak adil gender. Menurutnya, kemajuan Jakarta tak menjamin setiap warganya mempunyai pemikiran yang maju dan adil. Hal tersebut diperparah dengan kondisi lingkungan sekitar. 

Tempat tinggal Mbak Retno adalah wilayah yang tidak ramah dan aman buat perempuan maupun anak. Angka pelecehan seksualnya tinggi. Banyak tetangga yang masih memiliki pemikiran yang seksis. Di samping itu, angka kriminalitasnya juga tinggi, seperti banyaknya penjambretan dan kekerasan fisik. Dulu, hampir setiap tahun terdapat kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki maupun perempuan.  

Pada awalnya, Mbak Retno belum menyadari akan kondisi dirinya sendiri yang menjadi korban ketidakadilan gender dan lingkungan sekitar yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. Ia baru menyadari ketika mulai terlibat dalam diskusi-diskusi Koalisi Perempuan Indonesia. Di organisasi tersebut, ia merasa aman untuk berbicara dan mengutarakan pendapat. Ia juga kemudian sering ikut pelatihan-pelatihan. Hal tersebut yang kemudian membuat Mbak Retno tergerak hatinya untuk melakukan perubahan di lingkungannya secara khusus dan di DKI Jakarta secara luas. 

Menjadi Sekretaris Wilayah DKI Jakarta

Singkat cerita, Mbak Retno terpilih menjadi Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DKI Jakarta periode 2020-2023. Pada tahun 2023, ia terpilih kembali untuk periode 2023 – 2027. Selama menjadi Sekwil, ia aktif melakukan pengorganisasian kepada perempuan-perempuan dengan berbagai latar belakang, seperti kelompok perempuan miskin kota, pedila, perempuan dengan HIV, dll.

Mbak Retno aktif melakukan diskusi dengan tujuan penyadaran untuk bersama-sama menciptakan DKI Jakarta yang adil gender dan mencegah kekerasan seksual. Mbak Retno menyadari bahwa proses penyadaran tidak mudah, maka ia tetap berusaha dengan pelan dan tidak memaksa. 

Selaku Sekwil KPI DKI Jakarta, ia juga kerap mendapatkan aduan masyarakat yang mengalami kekerasan seksual. Akan tetapi, Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi yang  tidak bergerak dalam ranah pendampingan. Jadi ketika menerima aduan, Mbak Retno hanya membantu sebagai kawan cerita dan membantu melakukan rujukan kepada lembaga layanan. 

Melakukan Advokasi Kebijakan 

Termutakhir, Mbak Retno beserta tim melakukan advokasi kebijakan berupa Surat Edaran tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual di dua kelurahan yakni, Kebon Manggis dan Kebon Jeruk. Beberapa alasannya adalah yang pertama, di Kebon Manggis, Jakarta Timur. Perempuan dan anak di wilayah tersebut sangat rentan. Banyak eksploitasi anak, kekerasan terhadap perempuan, dan termasuk perkampungan kumuh. Kedua, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Wilayah ini dulu kampung ilegal dan sekarang sudah legal. Tetapi, angka kriminalitasnya sangat tinggi. Masyarakatnya heterogen dan mayoritas kelas menengah bawah. 

Di kedua wilayah tersebut, KPI DKI Jakarta memiliki Balai Perempuan (organisasi tingkat desa atau kelurahan). Setiap Balai Perempuan memiliki kelompok kepentingan. Misalnya, kelompok kepentingan ibu rumah tangga, pedila (perempuan yang dilacurkan), miskin kota, dll. 

Dalam melakukan advokasi, Mbak Retno memberdayakan mereka untuk terlibat. Sebelumnya, mereka diberikan pemahaman terlebih dahulu soal rencana advokasi. Diberikan pemahaman juga tentang pentingnya peraturan yang lebih dekat dengan perempuan karena pada faktanya, meski UU TPKS disahkan, masih banyak kasus kekerasan seksual terjadi. Penyadaran tersebut penting untuk mereka bisa membantu kerja-kerja advokasi. 

Keterlibatan kelompok perempuan tersebut sangat membantu dalam kerja advokasi. Di antaranya adalah membantu mengetahui kondisi lingkungan yang sebenarnya, memetakan kebutuhan, dan menghubungkan dengan pemerintah kelurahan.  Di samping itu, Mbak Retno juga memberdayakan kelompok perempuan pemuda dan mahasiswa.

Koalisi Perempuan Indonesia DKI Jakarta juga melibatkan pemerintahan kotamadya dan provinsi untuk memperkuat gerakan. Beberapa kali mengajak mereka diskusi untuk menginformasikan rencana advokasi yang dilakukan di tingkat kelurahan. Tujuannya adalah untuk membantu memudahkan proses advokasi. Kemudian, meminta mereka agar dapat membantu proses penanganan dan perlindungan korban apabila ada korban kekerasan seksual yang melapor ke KPI DKI Jakarta karena mereka memiliki satgas PPKS. 

Keberhasilan advokasi kebijakan Surat Edaran didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keterbukaan pemerintah kelurahan yang dipermudah oleh banyaknya kasus kekerasan seksual yang viral. Upaya ini juga didukung oleh peran aktif PKK dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Meskipun LMK awalnya cenderung patriarkis karena didominasi laki-laki, perubahan sikap terjadi melalui diskusi jaringan sehingga mereka menjadi lebih terbuka. Selain itu, pengurus KPI nasional juga memberikan dukungan penuh dalam hal fasilitas karena sebagai bagian dari program. 

Kendati demikian, keberhasilan tersebut tidak luput dari tantangan. Tantangan yang dihadapi Mbak Retno saat melakukan advokasi adalah berhadapan dengan pengurus kelurahan yang masih bias gender. Pada awal advokasi, diskusi berjalan dengan alot. Maka, strategi yang dilakukan adalah menyajikan fakta-fakta konkret yang terjadi di kelurahan tersebut, seperti tingginya kasus eksploitasi anak. 

Strategi tersebut diperkuat dengan penyampaian data tingginya kasus kekerasan seksual di DKI Jakarta serta mengcounter narasi-narasi yang muncul dengan argumen yang tepat. Baru pada pertemuan ketiga, pembicaraan mulai membuahkan hasil setelah ditanya mengenai komitmen mereka untuk melakukan inovasi di ranah kebijakan. 

Gerakan perubahan tidak berhenti setelah Surat Edaran berhasil disahkan. Mbak Retno beserta tim sampai saat ini masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka diberikan kesadaran bahwa angka kekerasan seksual di Jakarta masih tinggi dan pemerintah kelurahan sudah memiliki SE yang mengatur dan melindungi perempuan serta anak. 

Dari Korban Menjadi Penggerak Perubahan

Motivasi Mbak Retno untuk terus melakukan gerakan perubahan adalah karena tidak ingin perempuan-perempuan lain menjadi korban ketidakadilan gender seperti dirinya sendiri. Ia ingin terus mengedukasi perempuan-perempuan sebagai usaha perubahan. 

Selain itu, Mbak Retno juga ingin perempuan yang pernah menjadi korban bisa kuat bersama Koalisi Perempuan Indonesia karena menurutnya, pembelajaran terbaik bergerak di isu perempuan adalah kekuatan sisterhood. Kekuatan sisterhood sangat penting untuk perempuan bisa berdaya dan mandiri. 

Sebagai sekretaris wilayah, Mbak Retno akan terus bergerak dalam menguatkan kapasitas balai perempuan. Dan akan menyiapkan tunas-tunas untuk regenerasi agar perjuangan yang sudah dilakukan dapat berkelanjutan sehingga kerja-kerja perubahan dan pengorganisasian tidak berhenti.