Pada pertengahan Maret lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa telah terjadi 954 bencana alam di Indonesia pada periode 1 januari- 16 Maret 2022. Peristiwa buruk tersebut menimbulkan 1,4 juta korban. Rinciannya, sebanyak 1,39 juta menderita dan mengungsi. Kemudian, sebanyak 586 orang luka- luka, dan menyebabkan 76 jiwa meninggal dunia. Terakhir, BNPB mencatat sebanyak 3 orang hilang.
Meski sebagian besar bencana alam diakibatkan faktor manusia, namun aspek lain yang berkontribusi besar adalah efek pemanasan global yang kian hari terus mengacaukan pola iklim yang sudah berjalan. Bahkan pertumbuhan ekonomi global yang diharapkan dapat mendorong manusia untuk terus berinovasi, nyatanya justru berimbas juga pada kerusakan lingkungan.
Padahal, menurun sekelompok peneliti yang berfokus pada isu pemanasan global: Solomon Hsiang; Marshall Burke; dan Edward Miguel, mereka berpendapat bahwa setiap kenaikan satu derajat celsius, ekonomi akan turun sekitar 1 persen. Mereka juga memprediksi bila hal tersebut selanjutnya berdampak pula pada penurunan pendapatan per kapita global.
Negara-negara terkaya di dunia sekalipun nyatanya belum sanggup mengendalikan dampak pemanasan global di wilayah mereka sendiri, termasuk ketika mereka tidak dapat mengendalikan kebakaran yang meluas yang juga terjadi di Kutub Utara. Banjir bahkan sempat meluluhlantakkan Jerman dan Belgia pada Juli 2021. Bencana tersebut menghanyutkan banyak bangunan dan mobil, serta lebih dari 1.000 orang belum berhasil ditemukan.
Negara yang kemajuannya sangat cepat seperti Cina pun mengalami masalah sama: ratusan orang tewas akibat banjir di beberapa titik negeri tirai bambu. Bagi negara-negara di garis ekuator seperti Afrika, Brazil, India, termasuk Indonesia, pemanasan global mengakibatkan risiko yang jauh lebih fatal. Pada tahun 2018 lalu, Bank Dunia bahkan mengestimasi kualitas hidup dari 800 juta orang di Asia Selatan akan menurun drastis. Seratus juta orang berpotensi jatuh ke kemiskinan ekstrem akibat perubahan iklim selama satu dekade ke depan.
Tak hanya menimbulkan kemiskinan karena potensi perikanan hingga pertanian yang terus menurun, kerusakan iklim telah mengantarkan kita pada konflik dan perang yang tak berkesudahan. Bagaimana bisa perubahan iklim mendorong terjadi konflik? Secara singkat, ketika keuntungan dan produktivitas turun baik itu dari pertanian, perkebunan hingga perikanan, masyarakat yang bersandar pada bidang-bidang tadi tentu akan rentan depresi dan stres.
Ketika tak punya penghasilan, orang cenderung berkonflik dan melakukan kejahatan karena didera krisis ekonomi. Itulah yang terjadi di Italia pada 1893. Kemarau panjang yang parah melahirkan Mafia Sisilia. Begitu juga Revolusi Perancis yang meletup pada 1789. Kemarau parah terjadi setahun sebelumnya, menyebabkan gagal panen serta meroketnya harga pangan. Pada era sekarang, sejumlah penelitian di Afrika dan Timur Tengah memperlihatkan bagaimana pemanasan global memicu efek domino seperti timbulnya konflik massal.
Suriah yang hancur akibat perang adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemanasan global berkontribusi terhadap meningkatnya potensi konflik. Di Suriah sendiri, bencana kemanusiaan itu berawal dari kekeringan panjang di tahun 2007 hingga 2010 yang diperparah oleh perubahan iklim. Krisis alam ini lalu membuat gagal panen massal dan warga pedesaan pun terpaksa pindah ke kota. Alih-alih memberikan solusi terhadap tingginya pengangguran akibat proyek pertanian gagal total, pemerintah Suriah malah bersikap acuh. Akibatnya, kerusakan iklim menjadi katalis konflik yang pecah pada 2011.
Tak berbeda dengan Suriah, di tempat-tempat seperti Somalia, yang telah dilemahkan oleh konflik dan kerapuhan selama beberapa dekade, kekeringan telah berulang kali memaksa orang untuk pindah – begitu juga dengan banjir. Di Sahel, iklim yang tidak terduga dan degradasi lingkungan membuat kelangsungan hidup masyarakat terpencil dan miskin kian sulit tiap tahunnya. Mekanisme penanggulangan mereka secara radikal justru kemudian terkikis oleh kekerasan dan ketidakstabilan.
Di Yaman dan Irak, kelangkaan air, yang berdampak pada aspek layanan kesehatan, pangan dan ekonomi, diperburuk oleh kelemahan institusional yang tidak mampu menawarkan pemacahan masalah. Akhirnya sumber daya yang langka diperebutkan melalui pertikaian. Jika pun pertengkaran berhasil dihindari, tingkat kemiskinan ekstrem akhirnya pelan-pelan ‘membunuh’ warga.
Jika melihat gambaran umumnya, kita bisa kembali pada tahun 1980 hingga 2010, data menunjukkan bahwa 23 persen konflik di negara-negara multikultural, selalu terjadi di bulan-bulan di mana iklim memburuk. Terutama di negara-negara yang mengandalkan pertanian, seperti Indonesia. Bahkan peneliti pemanasan global mengestimasi bahwa setiap setengah derajat celsius pemanasan, masyarakat akan berpotensi menghadapi 10 hingga 20 persen peningkatan konflik bersenjata, yang latarbelakangnya biasanya berkaitan dengan perebutan sumber daya.
Jika ini dibiarkan terus terjadi, orang-orang yang mengalami konflik tidak hanya di antara yang paling rentan terhadap krisis iklim dan lingkungan, tapi mereka juga menjadi kelompok yang paling diabaikan oleh aksi iklim. Oleh karenanya, perlu aksi kolaboratif dari berbagai pihak untuk merancang kebijakan lingkungan yang komprehensif sebelum perubahan iklim mengantarkan kita pada ‘kiamat’ yang datang lebih cepat.
