Di Indonesia, kebijakan pro-perempuan sebenarnya sudah diperjuangkan sejak dulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada masa pra-kolonial, perempuan di Indonesia telah memiliki peran penting, yang tidak hanya sebatas pada ranah domestik. Mereka terlibat aktif dalam banyak bidang, antara lain di bidang ekonomi, politik, hingga budaya.
Ketika industrialisasi belum semaju sekarang, para perempuan berupaya memiliki pemasukan sendiri. Baik itu dari berdagang, bertani, atau membantu usaha kerabat/pasangannya. Namun, masa itu tak berlangsung lama. Kolonialisme membuat banyak perempuan mengalami penindasan dan diskriminasi. Tidak tahan akan perlakuan buruk dari penjajah.
Sejumlah perempuan yang menyadari ketidakadilan yang mereka terima. Kemudian, mulai bergabung ke dalam organisasi sosial untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu organisasi yang melibatkan kaum perempuan dalam pergerakannya adalah Boedi Oetomo yang lahir pada tahun 1908. Meski tidak secara khusus fokus pada isu kesetaraan gender, perempuan yang ikut dalam gerakan Boedi Oetomo berupaya keras untuk memperjuangkan pendidikan pada kaum hawa.
Lalu, selanjutnya pada tahun 1912, anggota-anggota perempuan tersebut membentuk organisasi cabang perempuan. Organisasi tersebut berada di bawah naungan Boedi Oetomo yang Bernama Poetri Mardika. Inisiatornya antara lain Tengkoe Theresia Sabaroeddin, Sadikoen Tondokoesoemo, Soetinah Djoyopranoto, dan Roekmini.
Awal Poetri Mardika terbentuk, mereka fokus memberikan beasiswa kepada perempuan kurang mampu. Jalurnya sendiri beragam ada yang mendirikan sekolah untuk perempuan, ada juga yang menggelar pelatihan singkat. Selain memberdayakan perempuan melalui sektor pendidikan, Poetri Mardika juga menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan melalui tulisan yang terbit dalam bentuk majalah.
Artikel yang terpublikasi banyak mengkritik pernikahan di bawah umur, poligami, prostitusi hingga perdagangan perempuan. Tujuh tahun setelah berjuang, Poetri Mardika akhirnya bubar karena persoalan keuangan. Namun keberadaannya sendiri mendorong terbentuk organisasi-organisasi perempuan sejenis: Kartini Fonds, Kautamaan Istri, Aisyiyah, dan lain-lain. Sejak saat itu, para perempuan semakin terbuka untuk menyuarakan aspirasinya melalui organisasi yang ada.
Memasuki masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, perempuan kian memegang peranan penting. Beberapa organisasi perempuan seperti Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) dan Organisasi Wanita Republik Indonesia (OWRI) didirikan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Beberapa tokoh perempuan terkemuka seperti Kartini dan RA. Kartini juga muncul pada periode ini, memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan perempuan.
Gerwis — yang pada 1954 berganti nama menjadi Gerwani — mencurahkan perhatian pada masalah pemberantasan buta huruf dan pendirian sekolah. Tidak hanya itu, dalam perjuangannya, mereka menentang poligami karena menurut mereka hal tersebut tidak adil pada perempuan. Selain Gerwani, organisasi yang lebih dulu berdiri pada masa penjajahan adalah Organisasi Wanita Republik Indonesia (OWRI).
Mereka didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik, sosial, dan ekonomi. Selama periode kolonial dan masa perjuangan kemerdekaan, mereka memainkan peran penting dalam pembentukan negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, gerakan perempuan terus berkembang.
Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kesetaraan gender. Organisasi-organisasi perempuan seperti Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan Perhimpunan Pergerakan Wanita Indonesia (PERWARI) didirikan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesadaran gender.
KOWANI yang akar pembentukannya berawal dari Kongres Pemuda Indonesia. Hingga kini masih berdiri dan berusaha fokus pada isu Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga Hak Asasi Manusia (HAM). Jalur berliku justru dialami PERWARI. Sepanjang masa revolusi, mereka menjadi organisasi garis belakang yang mendirikan dapur umum dan distribusi makanan pokok ketika para pejuang berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Usai masa revolusi selesai, sayangnya organisasi PERWARI mengalami dinamika dan gejolak berkepanjangan. Selain karena banyak anggotanya yang rangkap organisasi, mereka juga mengalami “boikot” dari pemerintah. Karena berani melawan poligami presiden pertama Indonesia.
Alhasil, banyak anggotanya yang mundur karena setelah penolakan poligami tersebut. Mereka sempat mengalami intimidasi yang membuat mereka harus mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam PERWARI. Perjuangan perempuan pada dari pra-penjajahan hingga pasca kemerdekaan di Indonesia tadi telah memberikan banyak refleksi yang penting.
Pertama, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan gender, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih ada. Perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam berbagai bidang, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi politik. Hal ini menjadi pemantik untuk terus melakukan perjuangan guna mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya.
Kedua, pendidikan tetap menjadi faktor penting dalam pemberdayaan perempuan. Refleksi ini menekankan perlunya upaya untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan bagi perempuan, termasuk pendidikan formal dan pelatihan keterampilan. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat lebih mandiri dan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mencapai potensi penuh mereka.
Terakhir, perjuangan perempuan pada era pasca kemerdekaan menyoroti pentingnya solidaritas dan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Refleksi ini menunjukkan betapa pentingnya perempuan bersatu, mendukung satu sama lain. Serta bekerja bersama dengan pria dan lembaga lain untuk mencapai perubahan yang positif dalam masyarakat.
