Perempuan akan menemukan kekuatannya jika mereka bersekolah dan turut “bekerdja dan berdaja bersama-sama dengan kaoem lelaki oentoek mentjapai, oentoek perbaikan nasibnja bangsa dan tanah air kita Indonesia.” -Charlotte Salawati dalam Dhianita Kusuma Pertiwi, 2021.
Charlotte Salawati, yang selanjutnya disingkat CS dalam tulisan ini, dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Wali Kota di Indonesia, tepatnya Wali Kota Makassar pada tahun 1949-1950.
Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa pada masa itu. Namun, kiprah perjuangan CS bukan hanya itu. Sejak usia muda, ia telah terlibat dalam perjuangan panjang, yakni perjuangan di masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.
Pada masa pra-kemerdekaan, CS memaknai perjuangan perempuan sebagai persatuan dengan laki-laki mencapai kemerdekaan Indonesia dan melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional yang mengekang.
Sementara itu, pada era pasca kemerdekaan, tantangan utama perjuangan perempuan bergeser pada dominasi laki-laki. Dalam perjuangannya, perempuan tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kearifan budaya Indonesia (Dhianita, 2021).
Membuka Akses Pendidikan, Memberdayakan Perempuan
Charlotte Salawati lahir di Sangir Talaud, Sulawesi Utara, pada 1909. Ia lahir dari keluarga yang cukup terpandang dan berpendidikan. Oleh karena itu, ia dapat merasakan bangku pendidikan. CS pernah menempuh pendidikan Normaalschool atau pendidikan keguruan Belanda.
Perjuangan CS pada masa prakemerdekaan terjadi di berbagai bidang. Dalam dunia pendidikan, CS pernah menjadi pengajar di Meisjes Vervolgschool atau sekolah lanjutan bagi perempuan di Tomohon pada 1926. Ia tergerak menjadi guru karena melihat kondisi perempuan pada masa itu memiliki batasan untuk menempuh pendidikan, meski pendidikan di Indonesia mulai berkembang.
Norma tradisional memandang bahwa tugas perempuan hanyalah mengurus rumah tangga sehingga tidak perlu menempuh pendidikan tinggi atau bekerja di luar rumah. Saat menjadi guru bantu di sekolah, CS selalu menanamkan kepada para siswanya pentingnya setiap warga negara memperoleh pendidikan dan berpartisipasi aktif dalam pergerakan.
Pada 1930, CS ditunjuk sebagai Ketua Serikat Istri Selebes (SIS) di Makassar. Ia turut mendirikan sekolah-sekolah partikelir bagi rakyat Indonesia yang tidak mendapat akses ke sekolah bentukan Belanda. Meski kemudian pemerintah kolonial memberlakukan Ordonansi Oenderwijs yang membubarkan sekolah dan melarang guru partikelir di seluruh Indonesia, CS tetap konsisten menyerukan keterlibatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan.
Di samping itu, CS juga melakukan perjuangan di ranah jurnalisme. Di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah, CS mulai menekuni dunia kepenulisan dengan mengirimkan gagasannya ke surat kabar lokal. Melalui tulisannya, ia kerap menyerukan semangat nasionalisme untuk melawan penjajahan Belanda. Aktivitas ini akhirnya tercium oleh pemerintah kolonial, yang kemudian memecatnya dari jabatan kepala sekolah dan menjatuhkan hukuman berupa onderwijsverbod atau larangan mengajar pada tahun 1928.
Karier jurnalistik CS tidak hanya dijalani sebagai redaktur, tetapi juga melalui penulisan artikel di berbagai surat kabar. Baginya, dunia kepenulisan menjadi sarana lain untuk melawan kolonialisme serta menentang nilai-nilai sosial yang dianggap menghambat perjuangan menuju kedaulatan Indonesia. Dalam salah satu pidatonya pada Rapat Umum Perserikatan Selebas, 15 Maret 1931, CS menyoroti adat-istiadat kuno yang mengekang perempuan dan menghambat gerakan perlawanan terhadap penjajahan (Dhianita, 2021).
Charlotte juga melakukan perjuangan di ranah kesehatan. Selama tergabung dalam Perserikatan Selebes (PS), CS juga mengikuti pendidikan di sekolah kebidanan dan mulai menggeluti dunia kesehatan. Keputusannya tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk kesadarannya atas kondisi sosial masyarakat Sulawesi, khususnya Makassar, yang pada saat itu kekurangan tenaga medis. Pada 1937, CS menjadi salah satu pengelola poliklinik Muhammadiyah sebagai bidan.
Perjuangan Charlotte Salawati Pasca Kemerdekaan
Sebelum kemerdekaan Indonesia, CS sebenarnya sudah bergabung di berbagai partai politik. Pasca kemerdekaan, ia tergabung dalam Partai Kedaulatan Rakyat. Ia dikenal sebagai politisi yang tegas. Masyarakat Makassar juga mengenal CS sebagai pejuang nasional yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) melalui peristiwa Masamba Affairs pada 29 Oktober 1949.
Peristiwa tersebut diawali dengan kabar penangkapan anggota Republiken oleh polisi Belanda yang memicu kemarahan CS. Ia memimpin dan mengerahkan pasukannya menempuh 450 kilometer dari Makassar untuk menyerang markas polisi. Usai melakukan serangan, CS menjadi anggota Dewan Haminte Kota Makassar, bagian dari NIT—keputusan yang sempat mengecewakan kawan perjuangannya, namun sebenarnya merupakan strategi perlawanan dari dalam. Pada 1949, ia kemudian diangkat sebagai Wali Kota Makassar (Dhianita, 2021).
CS juga dikenal dengan perannya dalam upaya dialog dengan Kahar Muzakkar, pemimpin gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Gerakan bersenjata tersebut bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Pada mulanya, CS mengirim dua utusan untuk membujuk Kahar menghentikan rencana mendirikan negara Islam. Namun, usaha tersebut gagal. Pemerintah kemudian menugaskan CS langsung untuk melanjutkan audiensi. Ia mendatangi markas Kahar di perbukitan dengan menunggang kuda putih, mengenakan kebaya dan kain (Dhianita, 2021).
Gerakan perjuangan CS kemudian merambah ke tingkat nasional dan menjadi salah satu pendiri serta petinggi Gerwani, organisasi perempuan progresif-revolusioner yang memperjuangkan hak perempuan. Gerwani menyoroti ketertinggalan, ketidakadilan, isu perkawinan seperti poligami dan kekerasan, serta kesejahteraan ibu rumah tangga.
Pascakemerdekaan, CS banyak melakukan perjuangan melalui tulisan. Dalam tulisan-tulisannya, ia mengkritik ketidakadilan gender yang dialami perempuan, mengkritik nilai-nilai patriarki, dan menuntut persamaan hak gender.
Memaknai 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan Melanjutkan Perjuangan Charlotte Salawati
Delapan puluh tahun kemerdekaan adalah usia yang matang bagi sebuah bangsa, tetapi apakah kita benar-benar merdeka? Hari ini, musuh kita mungkin tidak lagi berbaju serdadu kolonial, tetapi berwujud ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, dan pembungkaman suara perempuan. Jika dulu CS menempuh ratusan kilometer menunggang kuda untuk menghadapi lawan, maka hari ini kita harus menempuh ratusan langkah untuk membuka pintu kesempatan, merobohkan tembok patriarki, mengkritisi kebijakan yang tidak adil, dan memastikan perempuan mempunyai ruang yang aman dan setara.
Layaknya CS, perempuan dapat berjuang di berbagai bidang. Memaknai 80 tahun kemerdekaan berarti berani melanjutkan nyala api yang dibawa CS—api yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajah, tapi terbebas dari semua bentuk penindasan dan ketidakadilan.
Referensi
Dhianita Kusuma Pertiwi, dkk. 2021. Yang Terlupakan dan Dilupakan. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
