Dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, Korea Selatan termasuk negara yang masih memiliki problem besar. Diantaranya, kesenjangan gender dan di tengah gemerlap kemajuan sosialnya. Korea Selatan kini menjadi sorotan internasional karena meningkatnya fenomena misogini. Misogini, atau kebencian ekstrem terhadap perempuan, telah tumbuh subur di dalam budaya dan masyarakat negara tersebut.
Bahkan, hal itu mencerminkan ketegangan yang ada antara perubahan sosial yang cepat dan pola pikir yang masih terikat pada norma-norma patriarkal. Salah satu pernah mencuat di Korea Selatan adalah “Telegram Nth Room”. Pada tahun 2020, kasus ini mengguncang negeri gingseng karena memakan banyak korban perempuan. Dalam kasus ini, sekelompok pria membuat grup obrolan di aplikasi pesan Telegram. Di mana digunakan untuk menyebarkan konten pornografi ilegal yang melibatkan pemerkosaan dan pelecehan terhadap perempuan, termasuk remaja.
Para pelaku juga melakukan pemerasan terhadap korban yang diketahui identitasnya. Kasus “Telegram Nth Room” menyingkap tabir kejahatan kelompok-kelompok online dengan ribuan anggota yang menyebarkan konten pornografi ilega. Serta melakukan pemerkosaan virtual terhadap perempuan tanpa persetujuan mereka. Selain menyebarkan dokumentasi personal, jejaring ini juga memalak korban agar untuk mendapatkan lebih banyak uang tambahan.
Peristiwa ini lantas mendorong kecaman publik yang luas di Korea Selatan. Pemerintah serta aparat penegak hukum berusaha keras untuk mengatasi masalah ini. Meski begitu, pembongkar kasus pornografi online, Park Ji-hyun mengatakan bahwa dirinya sempat menjadi bulan-bulanan perundungan daring karena kemudian menggaungkan aspirasi para korban.
Terlebih, dalam aktivisme selanjutnya, Park Ji-Hyun dengan berani menyebutkan bahwa para perempuan di Korea Selatan s bukan hanya diobjektifikasi secara seksual. Namun, menjadi korban diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya kasus tersebut memang menjadi pemicu untuk memperluas diskusi tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di sana.
Di satu sisi, perlakuan negatif yang diterima oleh pelapor Park Ji-hyun karena telah berani membongkar kejahatan seksual, juga mencerminkan bahwa masih banyak tindakan misoginis yang terjadi di negara tersebut, yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengubah pola pikir dan mendorong kesetaraan gender.
Walau begitu, perlu diakui bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesetaraan Gender telah melakukan banyak upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender di Korea Selatan. Mulai dari kampanye pemerintah melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahkan, penerapan kebijakan untuk melindungi para korban kriminalitas seksual.
Tapi, masih saja ada tantangan yang harus dihadapi. Pandangan tradisional yang kuat tentang peran gender masih berakar dalam budaya Korea Selatan. Dengan harapan yang tinggi pada perempuan untuk menjadi istri yang baik, ibu yang peduli, dan menjaga keharmonisan keluarga. Sebagai hasilnya, perempuan sering mengalami diskriminasi dan dihadapkan pada ekspektasi yang tidak realistis.
Selain itu, perempuan di Korea Selatan juga menghadapi kesenjangan upah yang signifikan dan kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan di dunia bisnis dan politik. Saat ini, perempuan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Ironinya, mereka masih dihadapkan pada hambatan struktural dan stereotip yang menghalangi kemajuan mereka.
Budaya perusahaan yang masih didominasi oleh laki-laki juga membuat sulit bagi perempuan untuk naik ke jajaran atas dan mendapatkan pengakuan yang pantas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam membentuk pola pikir dan mengubah norma yang ada di masyarakat Korea Selatan. Pendidikan yang inklusif dan pengajaran yang mempromosikan kesetaraan gender perlu diperkuat di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.
Selain itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Seperti melindungi hak-hak perempuan, memperkuat undang-undang yang melarang diskriminasi. Serta, mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan.
Gerakan hak-hak perempuan di Korea Selatan juga perlu terus menguatkan suaranya dan mengadvokasi perubahan sosial. Dengan membangun kesadaran akan isu-isu gender dan memperjuangkan kesetaraan. Perlahan tetapi pasti, pola pikir yang merugikan dapat diubah dan masyarakat dapat bergerak menuju kesetaraan yang lebih besar.
Pada akhirnya, kasus-kasus seperti “Telegram Nth Room” yang terjadi di Korea Selatan menjadi pemicu bagi perubahan yang lebih luas. Terutama, dalam melawan tindakan misoginis dan mempromosikan kesetaraan gender. Keterungkapan kasus tersebut menyoroti pentingnya kesadaran dan tindakan bersama dalam melawan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat perlindungan perempuan adalah langkah penting dalam menciptakan perubahan sosial yang positif.
