Editor: Yuyun Khairun Nisa
*Peringatan pemicu*
Gonjang-ganjing politik di negara tetangga kita, Myanmar belum kunjung usai. Sejak 2021, militer Myanmar tidak menerima kalau partai demokrat di sana memenangkan pemilu. Masalah ketidakstabilan politik ini tak terlepas dari Myanmar takut akan kehilangan kekuasaan dan didorong oleh kepentingan pribadi Jenderal Min Aung Hlaing.
Kudeta ini pun tidak diterima oleh masyarakat sipil karena menimbulkan berbagai masalah, seperti ekonomi memburuk, jurang ketimpangan semakin melebar, dan masalah-masalah sosial lainnya. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan dalam kondisi konflik. Masalah kekerasan seksual, kesehatan reproduksi diabaikan, kesehatan fisik tidak dianggap penting, dan segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas ras dan agama.
Para aktivis lintas isu di Myanmar pun menyuarakan kudeta militer dan kekerasan itu di jalanan maupun media sosial, meskipun platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter dibatasi atau diblokir untuk membatasi suara ‘anti-kudeta’. Masyarakat menggunakan VPN untuk mengakses media sosial agar dunia bisa mendengarkan kondisi di negara mereka, memberikan perhatian, bahkan bantuan untuk keluar dari situasi yang serba sulit.
Perempuan Myanmar dan aktivis lintas isu turun ke jalan menggunakan kain sarung yang dibuat jubah dan ikat kepala untuk melawan kudeta militer. Mereka menjemur, menggantungkan sarung di jalan untuk memperlambat pergerakan lawan. Ada kepercayaan turun temurun pada masyarakat Myanmar bahwa “jika pria berjalan di bawah sarung, maka pria tersebut akan kehilangan kekuatan beserta kejayaannya.” Selama ini, perempuan masih dianggap sebagai objek dan tidak dianggap punya daya.
Sarung yang digantungkan tersebut oleh para militer itu diturunkan dari jemuran sebelum mereka melintas di jalan. Usaha para aktivis di Myanmar itu berhasil memberikan penghalang dan memperlambat pergerakan militer. Selain itu, sarung (htamein dan longyi) merupakan bentuk bahwa perempuan dan masyarakat Myanmar berdaya karena punya keterampilan dan mampu menghasilkan pakaian sehari-hari).
Namun, perempuan-perempuan juga ditangkap paksa dan ditahan tanpa diadili karena mereka dianggap memberontak. Padahal, para perempuan itu sedang memperjuangkan perdamaian, pendidikan, ekonomi, dan kestabilan di lingkungannya. Mereka yang ditangkap itu dibawa ke tempat interograsi dengan ditutup matanya. Sesampai tempat interogasi, mereka mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.
Para militer memperlakukan perempuan Myanmar yang terdiri dari anak-anak dan ibu-ibu itu dengan kejam, mereka diperkosa, diancam untuk dibunuh, ditakut-takuti dengan senjata, ditelisik aktivitas seksual pribadinya, tidak diberikan akses kesehatan reproduksi, dan sebagainya. Akibatnya, ada perempuan hamil yang ditahan dan terpaksa kehilangan kandungan di penjara.
Kondisi penjara perempuan itu sangat tidak layak, kapasitas berlebih, membuat tahanan berdesak-desakan, mengalami diare, penyakit kulit, penyakit di alat reproduksi, kekurangan nutrisi, gagal ginjal, dan sebagainya.
Salah satu tahanan perempuan pun bercerita kalau diperkosa. “Kamu hanya gadis 19 tahun. Mengapa kamu di dalam hutan yang penuh dengan ‘laki-laki’? Jika kamu suka, aku bisa menyenangkan hasrat seksual kamu. Sekarang, aku akan memperkosamu”, korban menceritakan ulang ucapan militer kepadanya yang membuatnya trauma. Para perempuan tersebut dibuat malu, tidak aman, tidak nyaman, merasa kesakitan pada kelamin dan payudaranya.
Para militer itu juga membunuh dan menargetkan anak-anak dan guru-guru di Myanmar. Ketika konflik meletus, anak-anak tidak bisa belajar dengan aman, mereka pun terancam nyawanya. Ini pun tentunya mengancam generasi selanjutnya di Myanmar. Ibu-ibu menangisi jasad anak-anaknya, beserta tas sekolah yang mereka bawa di hari itu.
Penyiksaan dan pemerkosaan pada perempuan saat konflik tidak terjadi begitu saja. Hal ini merupakan upaya militer untuk melemahkan perempuan dan keluarganya, sebagai teror, dan ancaman agar mereka percaya bahwa mereka lemah dan berhenti melawan. Tapi, masyarakat sipil Myanmar tak berhenti memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri.
Ada beberapa media sosial yang melakukan update tentang kondisi masyarakat sipil terkini masyarakat Myanmar, seperti Instagram @listenupmyanmar dan @tbim6 (the boys in myanmar. Di tengah segala pembatasan suara, para aktivis dan kolektif orang muda di Myanmar meminta perhatian dan pertolongan dari masyarakat dunia dengan media sosial.
Mengapa perjuangan masyarakat sipil di Myanmar perlu kita ketahui, dijadikan perhatian, dan terus disuarakan ke masyarakat dunia? Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang wajib terus kita bela, perjuangkan, dan lakukan. HAM tidak terbatas oleh perbedaan suku, budaya, agama, tempat tinggal, dan sebagainya. Kita pun perlu menaruh perhatian, mengakui, dan meniru semangat para perempuan dan aktivis lintas isu di Myanmar untuk bersatu melawan ketidakadilan. Belajar dan menaruh empati kepada negara tetangga pun penting agar tidak terjadi kekerasan yang sama di sekitar tempat tinggal kita. Akhiri kekerasan dan perkuat empati!
