Masyarakat di Dunia telah memperingati Hari Perdamaian Internasional. Dengan melibatkan banyak pihak. Penetapan hari perdamaian Internasional pun ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 1981. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingati hal ini agar cita-cita pedamaian di seluruh dunia dapat terwujud. Di mana 24 jam tidak terjadi kekerasan dan gencatan senjata, termasuk kekerasan berbasis gender dan seksual.
Tujuan lainnya untuk berkomitmen pada perdamaian diatas semua perbedaan. Termasuk perbedaan ekspresi gender dan seksual. Serta untuk berkontribusi dalam membangun budaya perdamaian. Tema tahun ini sangat menarik, dengan mengambil tema “Memulihkan dengan lebih baik untuk dunia yang adil dan berkelanjutan”.
Tahun ini, Hari Perdamaian Internasional 2021 diperingati sejalan dengan dunia yang sedikit demi sedikit mulai ‘pulih’ dari COVID-19. PBB terinspirasi untuk berpikir lebih kreatif dan kolektif untuk membantu semua orang cepat ‘pulih’, membangun ketahanan, serta membentuk dunia menjadi lebih adil dan sehat.
Dikutip dari situs PBB, PBB mengajak seluruh masyarakat dunia di Hari Perdamaian Internasional 2021 untuk bergabung dalam upaya pemulihan dunia, membentuk dunia yang lebih adil dan damai. Dengan melawan segala tindakan kebencian online maupun offline dan dengan menyebar kasih sayang, kebaikan serta harapan dalam memerangi COVID-19.
Sudah menjadi tradisi setiap tahunnya untuk membunyikan Lonceng Perdamaian saat memperingati Hari Perdamaian Internasional. Lonceng Perdamaian ini hanya dibunyikan 2 kali dalam setahun. Dua momen itu adalah pada saat hari musim semi pertama dan saat memperingati Hari Perdamaian Internasional.
Dilihat dari akun Instagram resmi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dia membunyikan Lonceng Perdamaian yang ada di markas besar PBB di kota New York. COVID-19 dinilai paling keras memukul masyarakat kurang mampu. PBB mencatat, hingga bulan April 2021, sudah lebih dari 687 juta dosis vaksin telah disuntikkan secara global. Namun sayangnya lebih dari 100 negara bahkan belum menerima vaksin dosis pertama. Hal ini terlihat kurangnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan konflik.
