Menjelang pemilu tahun ini, muncul film dokumenter berjudul Dirty Vote tayang di YouTube pada 11 Februari 2024. Film yang diproduksi oleh Watch Doc ini mengungkap sejumlah instrumen kekuasaan yang dinilai telah digunakan dengan tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Satu dari tiga tokoh dalam film Dirty Vote ialah perempuan, akademisi dan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti
“…untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini (kecurangan pemilu), tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, yakni mental culas dan tahan malu,” ucap Bivitri menutup film dokumenter tersebut.
Keberanian dan kecerdasan Bivitri selama berkarir di bidang hukum meyakinkan bahwa perempuan punya peran penting dalam menjaga demokrasi suatu negara. Sayangnya, banyak pihak menyangkal dan mengklaim bahwa film Dirty Vote itu fitnah, tidak berdasarkan fakta dan data. Padahal, orang-orang yang terlibat dalam film tersebut adalah para pemikir dan penjaga demokrasi bangsa. Apakah masyarakat kita mulai mengamini “matinya kepakaran”?
Dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1999) dan meraih gelar Master of Laws dari Universitas Warwick, Inggris dengan predikat “with distinction” (2002) dengan beasiswa The British Chevening Award. Saat ini, ia sedang dalam tahap penyelesaian studi doktoral di University of Wanshington School of Law, Amerika Serikat.
Bermula dari mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di tahun 1998 bersama para seniornya, perjalanan karir Bivitri Susanti atau akrab disapa Bibip ini semakin mentereng.
la dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, termasuk mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai upaya pembaruan hukum melalui partisipasinya dalam penyusunan berbagai undang-undang dan kebijakan, serta bekerja sebagai konsultan di berbagai organisasi internasional.
Sejumlah penghargaan juga pernah Bivitri peroleh seperti Anugerah Konstitusi M.Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, dan Pemikir Muda Hukum Tata Negara dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara- Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Berikut beberapa sepak terjang Bivitri dalam tata hukum Indonesia
- Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002)
- Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005-2007)
- Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007-2009)
- Advokasi berbagai Undang-Undang
- Penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan
